Jakarta – Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan sejumlah asumsi dasar makro ekonomi RAPBN 2026 yang INITOGEL telah disepakati dalam rentang yang realistis.
Said menyebut, pertumbuhan ekonomi dipatok dalam kisaran 5,2–5,8 persen, inflasi 1,5–3,5 persen, serta Indonesian Crude Price (ICP) di angka US$70–80 per barel.
Selain itu, Surat Berharga Negara (SBN) ditetapkan dalam kisaran 6,4–7,2 persen dan lifting minyak bumi sebesar 605–620 ribu barel per hari.
Dari sisi postur fiskal, pendapatan negara ditargetkan mencapai 12,31 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), rasio kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 2,8 – 2,9 persen, belanja negara sekitar 14,8 persen dari PDB, dengan defisit anggaran sebesar 2,53 persen.
“Belanja APBN kita tahun depan sekitar Rp3.800 sampai Rp3.820 triliun,” kata Said kepada awak media usai Raker Banggar DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Said menjelaskan, angka tersebut bukan berarti ada penambahan belanja, melainkan dihitung berdasarkan proyeksi PDB 2025.
“Kalau 2024 PDB-nya Rp22.100 triliun, nanti kita lihat berapa pertumbuhan di 2025, dari situ baru ketemu persentase PDB-nya,” jelasnya.
Penajaman Prioritas Belanja
Terkait kebijakan belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2026, Said menekankan pentingnya penajaman prioritas belanja, terutama demi percepatan pencapaian Proyek Strategis Nasional (PSN) tahap kedelapan.
“Kalau dari Banggar, yang diharapkan adalah penajaman prioritas, agar segera bisa tercapai terhadap PSN 8 yang direncanakan oleh pemerintah,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Meski tantangan global dan geopolitik masih menghantui, Said mengaku optimis target pendapatan negara sebesar 12,31 persen dari PDB tetap dapat dicapai.
“Melihat reborn di kuartal kedua, sampai saat ini, saya yakin itu (target pendapatan negara) akan tercapai,” pungkasnya.
Rapat Kerja
Perlu diketahui, Banggar DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka penyampaian dan pengesahan laporan Panitia Kerja (Panja) RAPBN 2026.
Hasil rapat ini akan dibawa ke Sidang Paripurna DPR pada 24 Juli dan menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan RAPBN 2026 yang akan disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto pada 16 Agustus mendatang.
Sumber : Doktersehat99.id