DPRD Jakarta: Program MBG Perlu Evaluasi, Bukan Dihentikan

Jakarta – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menegaskan program Makan Bergizi Gratis (Program MBG) perlu INITOGEL dievaluasi, namun tidak dihentikan.

Karena, kata dia, hingga saat ini sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 20 juta anak sekolah, ibu hamil dan penerima lainnya di 38 provinsi Indonesia.

“Kalau ada beberapa hari lalu penerima MBG banyak keracunan, tentu harus ditingkatkan pengawasannya lebih baik, bukan programnya yang disetop,” ujar Lukman usai acara Maulid Akbar dan doa bersama di Masjid Raya KH. Hasyim Asy’ari, Daan Mogot, Jakarta Barat, melansir Antara, Minggu (28/9/2025)

Penegasan tersebut disampaikan Lukman terkait 70 kasus keracunan sepanjang Januari hingga September 2025 dan dari puluhan kasus itu sebanyak 5.914 penerima program MBG terkena dampaknya, termasuk tujuh orang siswa di Jakarta Utara.

Oleh karena itu, ia tidak setuju jika program MBG dihentikan, tetapi sebaiknya bagaimana agar pengawasan dan prosedur operasi standar MBG ditingkatkan lagi sehingga tetap bisa memberi manfaat bagi penerimanya, khususnya mereka yang berkekurangan.

“Meskipun ada sejumlah kasus dugaan keracunan yang dialami para murid penerima manfaat, program MBG telah menjangkau hingga 20 juta anak sekolah, ibu hamil dan penerima lainnya di 38 provinsi,” ucap Lukman.

“Jadi, program ini tidak hanya beri makanan bergizi, tetapi juga gerakkan roda ekonomi lokal lewat penyerapan tenaga kerja. Itu juga berdayakan petani dan nelayan,” sambung dia.

Menurut Lukman, MBG jadi program penting untuk membantu masyarakat, khususnya kalangan kurang mampu.

“Jadi, perlu terus berjalan dengan sistem pengawasan yang lebih ketat demi menjamin kualitas makanan,” tandas Lukman.

Laporan BGN

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Naniek S Deyang. (Instagram)

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan ada 70 kasus keracunan sepanjang Januari hingga September 2025 dan dari puluhan kasus itu sebanyak 5.914 penerima MBG terkena dampaknya.

Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang saat jumpa pers di Kantor BGN, Jakarta, Jumat 26 September 2025 menyatakan, BGN bertanggung jawab penuh dan berjanji untuk berbenah agar kejadian serupa tak terulang ke depannya.

Dari 70 kasus itu, sembilan kasus dengan 1.307 korban ditemukan di wilayah I Sumatera, termasuk di Kabupaten Lebong, Bengkulu dan Kota Bandar Lampung, Lampung.

Kemudian, di wilayah II Pulau Jawa, ada 41 kasus dengan 3.610 penerima MBG yang terdampak dan di wilayah III di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara ada 20 kasus dengan 997 penerima MBG yang terdampak.

Dari 70 kasus keracunan itu, penyebab utamanya ada kandungan beberapa jenis bakteri yang ditemukan, yaitu e.coli pada air, nasi, tahu, dan ayam. Kemudian, staphylococcus aureus pada tempe dan bakso, salmonella pada ayam, telur, dan sayur, bacillus cereus pada menu mie dan coliform, PB, klebsiella, proteus dari air yang terkontaminasi.

BGN Buka Hotline Pengaduan Program MBG, Catat Nomornya

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyusun dua regulasi strategis terkait tata kelola kearsipan. (Istimewa)

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka saluran pengaduan (hotline) untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati menyampaikan saluran pengaduan tersebut mulai melayani aduan setiap Senin-Jumat, pada pukul 09.00-22.00 WIB.

“Untuk memudahkan, kami menyediakan dua nomor yang bisa dihubungi, yakni 088293800268 (operator 1) dan 088293800376 (operator 2). Setiap laporan akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Hida di Jakarta. Dikutip dari Antara, Minggu 28 September 2025.

Selain menerima aduan, saluran tersebut juga berfungsi sebagai pusat informasi. Masyarakat dapat menghubungi hotline untuk menanyakan teknis program, distribusi pangan, maupun standar kualitas yang diterapkan dalam MBG.

Menurut Hida, transparansi dan partisipasi publik diyakini sebagai kunci keberhasilan MBG, yang tidak hanya meningkatkan gizi anak Indonesia, tetapi juga memberdayakan UMKM lokal sebagai penyedia pangan.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengawasi jalannya program.

“Kami ingin pelaksanaan MBG berjalan transparan dan berkualitas. Karena itu, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aduan maupun masukan,” tutur Nanik.

Menurutnya, partisipasi publik akan membantu pemerintah dalam menindaklanjuti setiap temuan di lapangan secara cepat.

“Dengan adanya saluran aduan, masyarakat bisa ikut mengawal agar program tepat sasaran,” jelas dia.

Sumber : Doktersehat99.id