Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung di Gedung Nusantara II, INITOGEL Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025). Salah satu agenda utama rapat adalah pengesahan RUU APBN 2026 menjadi undang-undang.
Puan hadir bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Dalam sidang, Puan menyampaikan bahwa pengesahan UU APBN 2026 merupakan tindak lanjut dari Keputusan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi-fraksi pada 22 September 2025.
“Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Puan kepada anggota dewan.
“Setuju,” jawab anggota DPR serentak, sebelum Puan mengetuk palu sidang tanda pengesahan UU APBN 2026.
Dalam rapat tersebut, Puan juga mempersilakan Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan RAPBN 2026. Setelah pengesahan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pendapat akhir pemerintah mewakili Presiden.
Agenda Lain
Selain pengesahan UU APBN 2026, rapat paripurna yang dipimpin Puan juga mengesahkan sejumlah agenda lain.
Di antaranya, hasil pembahasan perubahan Prolegnas RUU 2025–2029, Prolegnas Prioritas 2025 dan 2026, pengesahan hasil uji kelayakan 9 calon Hakim Agung serta 1 Hakim Ad Hoc HAM, hingga hasil fit and proper test calon anggota Dewan Komisioner LPS dan calon Ketua serta anggota Komite BPH Migas periode 2025–2029.
Sumber : Doktersehat99.id
